Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap Nota Pengantar RAPBD T.A 2024

DPRD Kabupaten Lebong menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Rapat Paripurna kali ini dibuka oleh Ketua DPRD Carles Rosen, dan didampingi oleh Waka I sedangkan Waka II berhalangan hadir, anggota DPRD Kabupaten Lebong yang hadir lewat laporan pimpinan rapat menyampaikan bahwa melebih dari qourum dan yang tidak hadir memang sudah melayangkan Surat Izin.

Pada Rapat Paripurna kali ini merupakan rangkaian dari rapat Paripurna sebelumnya, pada Rapat Paripurna ini mendengarkan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, ada 6 Fraksi akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

1. Pandangan Umum Fraksi Perindo

Disampaikan oleh Wilyan Bachtiar, S.IP. Fraksi Perindo mencatat setelah menyimak penyampaian Nota Pengantar Raperda Tahun 2024, khususnya tentang Akselerasi Target dan Prioritas Pembangunan Daerah, agenda transformasi ekonomi, perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat serta Pertumbuhan Ekonomi. Maka kami dari Fraksi Perindo memberikan sedikit catatan dan masukan sekaligus pertanyaan setelah disahkannya Perda Retribusi upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan arah pembangunan di Kabupaten Lebong ini.

Rancangan Belanja Daerah, dalam APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024, diestimasi sebesar Rp 578.754.849.669,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang terbagi atas :

  1. Belanja Operasi sebesar Rp. 478.168.102.807,- (empat ratus tujuh puluh delapan milyar seratus enam puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).
  2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 54.008.745.562,- (lima puluh empat milyar delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
  3. Belanja Tidak Terduga Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan
  4. Belanja Transfer Rp 41.578.001.300,- (empat puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seribu tiga ratus rupiah)

Berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah yang pendapatannya lebih kurang Rp 549 Miliar, maka terjadi Defisit Anggaran lebih kurang sebesar Rp. 29 Milyar, maka perlu dioptimalkan Pendapatan Daerah dari berbagai sumber.

2. Pandangan Umum Fraksi Perjuangan Rakyat

Disampaikan oleh Rama Chanda, SH, Fraksi Perjuangan Rakyat memberikan pandangan bahwa agar RAPBD 2024 yang nantinya menjadi APBD 2024 agar disusun dengan cermat terkait dengan visi dan misi Bupati yang jabatannya tinggal sedikit lagi, sehingga visi dan misi dapat terwujud sebelum habis masa jabatan Bupati.

Fraksi Perjuangan Rakyat juga menyampaikan agar memperhatikan PAD Kabupaten Lebong agar setiap tahunnya dapat ditingkatkan.

3. Pandangan Umum Fraksi PKB

Disampaikan oleh Ronal Reagen, Fraksi PKB menyampaikan beberapa catatan terkait dengan Nota Pengantar RAPBD yang disampaikan pada rapat Paripurna sebelumnya yaitu : Proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan asumsi–asumsi dasar baik Makro maupun Mikro. Asumsi–asumsi dasar tersebut diperlukan untuk memproyeksikan besaran berbagai jenis dan obyek Pendapatan Daerah pada tahun yang akan datang. Permasalahan serta kendala yang terjadi disebabkan oleh kurangnya materi serta Observasi di lapangan, sehingga kerap terjadi salah kalkulasi dalam hal Anggaran.

Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lebong agar mengoptimalkan PAD yang ada pada setiap OPD Pemungut, sehingga OPD pemungut tidak mematok terlalu minim atau sedikit dalam menetapkan target capaian pendapatan nya.

  1. Pandangan Umum Fraksi PAN

Disampaikan oleh Pip Haryono, Fraksi Partai Amanat Nasional, memberikan catatan yang perlu untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti, mengenai pelaksanaan APBD 2023 ini perlu di Evaluasi mulai dari Perencanaan, Penganggaran dan  Pelaksanaannya agar Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 bisa menjadi lebih baik.

 

5. Pandangan Umum Fraksi Nasdem

Tidak Menyampaikan Pandangan Umum

 

6. Pandangan Umum Fraksi Demokrat

Disampaikan oleh Rinto Putra Cahyo, S.Kep. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran pada Pemerintah Daerah selama Satu Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan, APBD juga bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu Tahun Anggaran.

            Peran TAPD menjadi Vital dalam mengendalikan Konsistensi dan Korelasi Logis antara Kinerja (Impact, Outcome, Output) dan Keuangan dalam setiap dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah. Yang menjadi masukan dari kami ialah agar TAPD dapat menjalankan tugas nya sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020.

Setelah penyampaian Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi maka Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, maka Rapat Paripurna ini ditutup oleh Pimpinan  Rapat, dan akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, yang waktunya belum ditentukan.