Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong, rapat ini merupakan rangkaian dari sebelumya Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Lebong Terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 disampaikan langsung oleh Bupati Lebong Kopli Ansori diawali dengan ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan Pandangan Umum terhadap Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 ini dapat di sah-kan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 kita lakukan dengan mempertimbangkan secara cermat perubahan arah perkembangan Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik baik Domestik maupun Global di Tahun 2023 dan sekaligus memperhatikan Arah Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap beberapa Alokasi Transfer Dana ke Daerah (TKD) Tahun 2024 dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Jangka Menengah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pandangan Umum yang disampaikan oleh sdr. Wilyan Bachtiar, S.IP. dari Fraksi Perindo, mengenai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kami ucapkan terima kasih atas catatan / masukan sekaligus pertanyaan bahwa setelah disahkannya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah demi meningkatkan dan mengoptimalkan arah Pembangunan di Kabupaten Lebong serta dalam rangka menutup Defisit Anggaran Fraksi Perindo menyarankan agar mengoptimalkan penerimaan pembiayaan. Dapat kami jelaskan bahwa setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetujui atau diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan peraturan kepala daerah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun sebelumnya akan dilakukan harmonisasi serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait.

Pandangan Umum yang disampaikan oleh Sdr. Rama Chandra, SH. Dari Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat, yang memberi masukan bahwa Kebijakan Daerah dan seluruh kegiatan harus mendukung Visi-Misi Bupati, dapat kami sampaikan bahwa dalam penyusunan APBD Kabupaten Lebong, kebijakan anggaran selalu diarahkan untuk medukung tercapainya Visi-Misi Bupati, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebong. kemudian, terkait dana Pilkada akan dijelaskan di tingkat Banggar.

Pandangan Umum yang disampaikan oleh Sdr. Ronal Reagen, S. Sos dari Fraksi PKB menyampaikan,  meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lebong agar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang ada pada setiap OPD pemungut, sehingga OPD pemungut tidak mematok terlalu minim atau sedikit dalam menetapkan target capaian pendapatannya. Dapat kami jelaskan bahwa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kita sepakati beberapa waktu yang lalu merupakan salah satu upaya kami untuk mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Penguatan Regulasi menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta kami juga melakukan penggalian potensi-potensi baru terhadap Objek Pajak dan Retribusi serta mempertimbangkan kebijakan Makro Ekonomi Daerah yang diselaraskan dengan kebijakan Makro Ekonomi Regional dan Kebijakan Makro Ekonomi yang mendasari penyusunan APBN sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 102 sebagai dasar penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD.

Selanjutnya, Pandangan Umum yang telah disampaikan oleh Sdr. Ansyori dari Fraksi Partai Amanat Nasional, pada kesempatan ini Fraksi PAN memberikan catatan terhadap Nota Keuangan yang kami sampaikan pada Minggu yang lalu yaitu dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2023 ini perlu di Evaluasi mulai dari Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaannya agar Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 bisa lebih baik. Saya mengucapkan Terima Kasih kepada Fraksi PAN atas catatan yang diberikan dan kami selalu Mengevaluasi Pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya agar APBD Tahun berikutnya menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk Rakyat.

Pandangan Umum yang telah disampaikan oleh Sdr. Rinto Putra Cahyo dari Fraksi Demokrat. Kami ucapkan terima kasih apresiasi dari Fraksi Demokrat yang memberi masukan kepada kami agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. Sehubungan dengan masukan tersebut saya perintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Selain Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 TAPD dalam melakukan tugasnya harus selalu mempedomani pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.